DaerahHukumHumanioraPemerintahan

Polemik Kompensasi TPA Sekoto: Warga Genukwatu Tuntut Rp5 Juta per KK, DPRD Kawal Kenaikan Bantuan Beras.

Kediri (wartakediri.com) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan perwakilan warga Desa Sekoto, Kecamatan Badas, terkait kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto belum menemui titik temu yang memuaskan warga, Selasa (17/11/2026).

Terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk serta besaran kompensasi antara tuntutan warga terdampak dan usulan anggaran pemerintah daerah.

​Perwakilan aliansi warga Dusun Genukwatu, Desa Sekoto, Sulton Rosidin, menyatakan kekecewaannya karena tuntutan warga dinilai masih mengambang. Mewakili sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di dusunnya, Sulton menilai kompensasi berupa beras dari pemerintah desa selama ini belum sebanding dengan dampak lingkungan yang dirasakan warga selama kurang lebih 30 tahun.

​Menurut Sulton, bantuan beras baru mulai diterima warga sejak tahun 2010 dengan alokasi awal 5 kilogram per tahun, kemudian naik menjadi 15 kilogram, dan direncanakan menjadi 30 kilogram per KK pada tahun depan. Oleh karena itu, warga menuntut kompensasi finansial yang dinilai lebih rasional, yakni sebesar Rp5 juta per KK.

​”Bantuan dari pihak pemerintah desa hanya beras saja, itu pun jumlahnya sempat 15 kilogram dan tahun depan direncanakan 30 kilogram per KK per tahun. Harapan kami, pihak-pihak terkait bisa mengabulkan permohonan kami sebagai warga terdampak yang sudah kurang lebih 30 tahun lamanya hanya mendapatkan beras,” ujar Sulton saat memberikan keterangan.

​Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, menegaskan bahwa pihaknya bersama DLH telah menindaklanjuti aspirasi warga. Usulan penyesuaian kompensasi beras dari 15 kilogram menjadi 30 kilogram per tahun telah masuk dalam rincian anggaran belanja dengan alokasi sekitar Rp983 juta.

​Menurut Totok, angka tersebut dihitung secara proporsional berdasarkan usulan resmi pemerintah desa setempat untuk mencakup sekitar 2.283 KK. Progres pembahasannya di tingkat eksekutif telah mencapai 90 persen dan akan dikawal ketat oleh dewan dalam Rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

​Terkait tuntutan uang tunai sebesar Rp5 juta per KK, Totok mengklarifikasi bahwa poin tersebut tidak tercantum dalam surat permohonan resmi yang diterima pihak dewan.

​”Di dalam suratnya tidak ada tuntutan uang tunai, fokusnya adalah perbaikan tata kelola TPA dan penyesuaian kompensasi agar lebih memadai bagi warga sekitar. Di dewan tentu akan kami kawal bagaimana caranya agar anggaran ini bisa direalisasikan dan diketok, karena dasarnya jelas dari usulan pemerintah desa dan bukan asumsi,” jelas Totok.

​Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, membenarkan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk mendengarkan aspirasi warga Desa Sekoto, khususnya dari Dusun Genukwatu. Terkait tindak lanjut maupun keputusan akhir dari hasil RDP, pihaknya menyerahkan penyampaiannya kepada pimpinan komisi.

​”Hari ini kami diundang oleh Komisi III DPRD Kabupaten Kediri untuk RDP dengan warga Desa Sekoto membahas permintaan terkait kompensasi keberadaan TPA. Nanti hasilnya bisa dikonfirmasi ke Pak Ketua Komisi III, nanti ada titik temu,”ucap Putut. (wk-1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *