Kediri (wartakediri.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im), mengapresiasi dan mendorong keberhasilan program Sekolah Rakyat yang dinilai memiliki anggaran fantastis dan manfaat besar bagi masyarakat kurang mampu.

Hal itu disampaikan Gus An’im diacara Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 20226 Kementrian Sosial RI (Sosialisasi Sekolah Rakyat dan Penguatan P2K2 KPM PKH) di Pendopo Panjalu Jayati, Rabu (28/10/2026).

​Dalam keterangannya, Gus An’im mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta per sekolah, dengan penyediaan lahan yang disiapkan oleh masing-masing kabupaten atau kota.

​”Ini sangat luar biasa anggarannya. Satu sekolah itu kalau tidak salah Rp200 juta sekian, kemudian untuk tanah yang menyediakan kabupaten atau kota masing-masing,” ujar Gus An’im.

​Ia juga menyebutkan bahwa Kota Kediri dan Kabupaten Kedri menjadi termasuk wilayah yang masuk dalam daftar daerah yang digadang-gadang menerima program tersebut, sementara Kabupaten Blitar dilaporkan belum mendapatkannya.

​Tekankan Pentingnya Penggunaan APBN dan Pengawasan

​Gus An’im berharap program ini dapat berjalan sukses dengan tetap menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan agar para kepala daerah tidak serta-merta membebankan pendanaan operasional sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, mengingat biaya operasional sekolah yang cukup tinggi.

​”Harapan kami program ini bisa berjalan dengan sukses dan tetap memakai anggaran APBN. Kalau bupati/walikota kok tiba-tiba harus menanggung bebannya ditumpuk di kabupaten atau walikota, ini jelas enggak sehat, enggak kuat anu, karena biaya operasionalnya tinggi,” tegasnya.

​Selain itu, ia menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dari instansi terkait, khususnya dalam hal perawatan gedung dan fasilitas sekolah. Menurutnya, fasilitas mewah yang dibangun harus diimbangi dengan perawatan yang memadai agar tidak cepat rusak atau terbengkalai, seperti masalah kebersihan kamar mandi dan fasilitas umum lainnya.

​Perluas Akses Pendidikan Berkualitas

​Lebih lanjut, Gus An’im menjelaskan bahwa tujuan utama dari program Sekolah Rakyat adalah untuk memperluas akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

​Dalam kesempatan tersebut, ia juga berpesan kepada para orang tua atau wali murid agar senantiasa mendukung penuh proses pendidikan anak-anak mereka, baik melalui doa maupun perhatian selama menempuh proses belajar di sekolah.

​Pada kesempatan itu, Gus An’im juga menegaskan komitmen Komisi VIII dalam mendukung dan menyetujui anggaran untuk program-program Kementerian Sosial (Kemensos) agar dapat terus berjalan secara optimal.

​Gus An’im menyampaikan bahwa di tengah kebijakan penghematan anggaran pada berbagai kementerian lain, sektor sosial mendapat perhatian khusus untuk tidak mengalami pemotongan.

​”Kami dari Komisi VIII (DPR RI) menyetujui anggaran agar Kemensos ini tetap eksis. Jika di kementerian lain terdapat banyak penghematan, untuk sektor sosial tidak ada penghematan,” ujar Gus An’im.

​Selain menyoroti keberlanjutan anggaran sosial, Gus An’im juga merespons aspirasi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengungkapkan telah menyampaikan usulan dari pendamping PKH—salah satunya dari Kabupaten Blitar—yang mengharapkan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara luar jaringan (luring/tatap muka).

​”Aspirasi ini sudah kami sampaikan langsung kepada Menteri Sosial dan saat ini sedang terus diupayakan,” jelasnya.

Gus An’im berharap program-program pendampingan sosial serta peningkatan kapasitas SDM pendamping PKH dapat terus didorong guna menunjang kelancaran dan efektivitas penyaluran bantuan sosial di masyarakat. (wk-1).